JAKARTA, SENIN-Wacana Partai Golkar yang mengusulkan agar mantan Presiden Soeharto mendapat gelar pahlawan, membuat para korban kekejaman rezim Orde Baru ini menemui Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, Senin (4/2). Para korban meminta komitmen Hidayat Nur Wahid untuk tidak mencabut TAP MPR No XI tahun 1998 yang meminta Soeharto tetap diadili.

"Saya jamin, TAP MPR itu tak akan dicabut. Kalau TAP MPR sampai dicabut, berarti bangsa Indonesia ini sama saja tidak reformis lagi," kata Hidayat Nur Wahid di depan para korban Soeharto yang tergabung dalam Komite Pemulihan Reformasi.

Mereka yang mendatangi Hidayat Nurwahid juga berasal dari beberap tokoh LSM, termasuk para mantan presiden dari Republik Mimpi yang dikomandoi oleh pakar Komunikasi Politik, Effendy Gazali. Sementara yang lain, Ketua YLBHI, Patra M Zein, Asfinawati (LBH) Jakarta), Ratna Sarumpaet, Romo Beny Susetyo, Usman Hamid (KontraS), Ray Rangkuti, Amir Daulay, Adnan Buyung Nasution serta beberapa tokoh aktivis LSM lainnya.

Hidayat dalam pertemuan juga sepakat agar pemerintah tidak memberikan gelar pahlawan kepada mantan penguasa Orde baru itu. Hal ini, katanya lagi, penting untuk terus ungkap agar jangan sampai sikap pemerintah salah dalam memberikan status pahlawan kepada Pak Harto yang hingga kini kasus hukumnya belum juga selesai.

Sikap Hidayat ini langsung disambut oleh Nur, salah seorang keluarga korban Orde Baru. Menurutnya, bila diminta siapa yang paling layak, maka pahlawan asal Surabaya, Bung Tomo, lebih layak menyandang gelar Pahlawan Nasional ketimbang Soeharto. "Soeharto hingga kini masih memendam kesalahan-kesalahan nya selama berkuasa 32 lebih. Apalagi, bukti sejarah mencatat perlakukan terhadap sosok untuk dianugerahi gelar pahlawan, lebih pantas Bung Tomo dan Sjafrudin Prawiranegara, " ungkap Nur.

Hidayat pun kembali mempertegas, TAP MPR NO XI tahun 1998 tidak akan dicabut sebelum bangsa Indonesia benar-benar bebas dari KKN dan terbentuknya UU baru. Hidaya kemudian meminta agar tak perlu diperdebatkan lagi soal gelar pahlawan kepada Pak Harto yang dianggapnya tidak layak diberikan.

"Gelar pahlawan sebelum status hukumnya selesai, ya sangat aneh kalau sampai diberikan. Saya sepakat, mestinya pemerintah segera mengapresiasi gelar kepada tokoh perjuangan kemerdekaan seperti Bung Tomo dan M Natsir. Termasuk kepada Syafrudin Prawiranegara, " tegas Hidayat Nur Wahid . (Persda Network/Rachmat Hidayat)



Sumber : Kompas,
Edisi :4 Februari 2008