KASUS hukum perdata mantan Presiden Soeharto dan Yayasan Supersemar harus tetap diselesaikan dalam koridor hokum, kata Juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Jakarta, Selasa (15/1). "Intinya, apa yang menjadi hak milik negara harus kembali ke negara. Dan itu dapat juga diselesaikan melalui luar pengadilan. Jadi itu saja sebenarnya."

Jika ada pihak yang menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaafkan kasus hukum Soeharto, kata Andi, itu tidak sesuai dengan kewenangan Presiden yang diatur dalam konstitusi. Sesuai dengan konstitusi, kewenangan Presiden di Indonesia adalah grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Di Indonesia, kata dia, tak ada istilah "pardon" (pengampunan) seperti di Amerika Serikat.

Sejumlah pihak mendukung penyelesaian kasus Soeharto lewat jalur hukum. Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan kasus hukum Soeharto harus jalan terus meski yang bersangkutan sedang menjalani perawatan medis. Jika pemerintah ingin menutup kasus hukum tersebut, harus minta persetujuan rakyat seluruh Indonesia.

"Jika tiba-tiba kasus hukum beliau (Soeharto) ditutup, maka itu sangat a-demokrasi. Masalah hukum ini kan masalah publik, bukan masalah personal," ujar Sultan di Yogyakarta, Selasa (15/1). Ia tidak sependapat dengan keinginan untuk memaafkan Soeharto dengan mengatasnamakan kelompok.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menilai, dari sisi kemanusian bisa dimengerti jika ada sebagian kalangan yang berharap pemerintah menghentikan kasus Soeharto lantaran kesehatannya sangat kritis. Namun, Todung mengingatkan bahwa Soeharto punya sejarah kelam dalam kepemimpinannya selama 32 tahun yang banyak memakan korban jiwa.

"Proses penghentian hukum sangat tidak mendidik. Kita negara hukum. Memang moralitas dan etika, tentu menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi, prinsip sebagai negara hukum mesti dijunjung tinggi," ujarnya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M. Zen menyatakan penyelesaian kasus perdata Soeharto melalui mekanisme hukum merupakan cara yang tepat karena Ketetapan MPR No XI/1998 mengenai pengusutan perkara Soeharto tidak memandatkan adanya upaya perdamaian.

Ancaman Infeksi Sistemik

Memasuki hari ke-12 di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, keadaan Soeharto kembali menurun dengan tekanan darah 90-110/30-40 milimeter air raksa dan haemoglobin 9,1 gram persen. Pernapasan masih dibantu ventilator dan fungsi jantung belum stabil.

Respon kesadaran baik, namun Soeharto masih ditidurkan. Produksi urin hingga kemarin juga masih negatif sebagai akibat belum optimalnya fungsi ginjal. Penimbunan cairan dalam paru-paru berkurang, namun tanda-tanda infeksi sistemik menjadi ancaman.

?Pemasangan ventilator tidak lebih dari lima hari dan hari ini belum memasuki hari kelima. Setelah itu, bisa saja ditempuh tindakan tracheostomy yaitu melubangi tenggorokan agar udara masuk ke saluran pernapasan,? kata Ketua Tim Dokter Kepresidenan, Mardjo Soebiandono, di RSPP Jakarta, Selasa (15/1) pagi.

Tim Dokter juga mengantisipasi ancaman terburuk akibat infeksi sistemik dalam paru-paru Soeharto dengan pemberian obat-obatan dan perawatan maksimal.

Anggota Tim Dokter Kepresidenan, Sutji Mariono, mengatakan infeksi sistemik merupakan infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Dalam kondisi kesehatan yang berat, kuman-kuman dalam tubuh berubah menjadi ganas atau patogen.

Kemarin Soeharto mendapat kunjungan mantan Presiden BJ Habibie yang bersama istri dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi. Habibie mengatakan saat di ruang perawatan dirinya tidak bisa berbicara dengan Soeharto karena dia dalam kondisi tidur.

Sally Piri /Heru Prasetya/M.Yamin Panca Setia/Dion B Arinto
Jan Prince Permata


Sumber : Jurnal Nasional
Edisi : 16 Januari 2008