Jakarta (Sindo) - Pemerintah dinilai kurang serius melakukan penegakan hukum. Hal itu terlihat dari sistem penggaran pada institusi penegak hukum yang masih terfokus pada pembiayaan gaji dan peningkatan sarana dan prasarana dibandingkan untuk tugas penegakan hukum.

"Anggaran untuk penegakan hukum di sejumoah institusi masih rendah", ujar anggota Divisi Advokasi dan Infestigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) AR Muttaqien kepada SINDO di Jakarta kemarin. Berdasarkan catatan Fitra tahun 2007, hanya sekitar 18% dari anggaran Polri, sebesar Rp18,7 triliun, yang benar-benar dialokasikan untuk bidang keamanan dan pengayoman. Presentase itu jauh lebih kecil dibandingkan anggaran untuk pemenuhan hak dasar Polri seperti gaji, honor, dan tunjangan mencapai 52%.

Sementara itu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat, alokasi dana bidang hukum dan HAM dalam APBN 2008 mencapai 12,39 triliun. Dari jumlah itu, alokasi untuk program pembinaan hukum sebesar Rp 4,69 triliun. "Institusi yang mengelola dana itu harus menerapkan secara nyata prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas", kata ketua YLBHI, Patra M Zen. (adam prawira)


Sumber : Seputar Indonesia
Edisi : 14 Januari 2008