Jakarta, CyberNews. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meminta agar pemerintah menggunakan anggaran hukum dan hak asasi manusia secara transparan dan tepat sasaran. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan keuangan negara.

"Prinsip semacam itu merupakan garis pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sekaligus wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Karena uang negara merupakan uang rakyat," tandas Ketua YLBHI Patra M Zen dalam keterangan pers kepada Suara Merdeka CyberNews, Selasa (8/1).

Patra menjelaskan UUD 1945 mengamanatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 23 ayat 1).

"Lebih spesifik lagi, UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat 1 menegaskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan," ungkapnya.

YLBHI secara khusus menyoroti secara khusus alokasi APBN yang ditujukan untuk program pemerintah di bidang hukum dan HAM. Berdasarkan Peraturan Presiden 105 tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008, alokasi anggaran yang terkait bidang hukum dan HAM antara lain anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp 6,45 triliun, Kejaksaan Agung Rp 2 triliun, Departemen Hukum dan HAM Rp 4,84 triliun, Kepolisian RI Rp 23,34 triliun, Komisi Nasional HAM Rp 56,71 miliar, Mahkamah Konstitusi Rp 196,75 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi Rp 264,19 miliar, dan Komisi Yudisial sebesar Rp 101,9 miliar.

Sedangkan bila dirinci berdasarkan program, kegiatan dan jenis belanja, terdapat alokasi dana bidang hukum dan HAM dalam APBN 2008 sebesar Rp 12,39 triliun yang dimasukkan dalam pos keamanan dan ketertiban, meliputi program pembinaan hukum sebesar Rp 4,69 triliun, program perencanaan hukum Rp 1,1 triliun, program pembentukan hukum Rp 1,1 triliun, program peningkatan kesadaran hukum dan HAM Rp 1,1 triliun, program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum Rp 1,1 triliun, program peningkatan kinerja penegak hukum dan lembaga peradilan sebesar Rp 1,1 trilun, program penegakkan hukum dan HAM Rp 1,1 triliun, serta program peningkatan kualitas profesi hukum Rp 1,1 triliun.

"Kami melihat selama ini alokasi dan penggunaan anggaran hukum dan HAM kurang diawasi oleh publik secara luas. Alhasil, efektivitas dan kemanfaatan dari alokasi anggaran di bidang tersebut belum dinikmati oleh rakyat, terutama rakyat yang miskin dan terpinggirkan," tandas Patra.

Dia menilai masih rendahnya kemampuan, kecakapan para penegak hukum dan aparat peradilan, sulitnya rakyat miskin mengakses pelayanan dan bantuan hukum, belum tuntasnya sejumlah kasus pelanggaran HAM, dan sederet persoalan lainnya, menjadi bukti kuat bahwa alokasi anggaran di bidang hukum dan HAM selama ini belum berdampak nyata buat rakyat miskin.

Padahal jelas sekali bahwa negara sudah mengalokasikan anggaran tersebut yang hasilnya seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat miskin. Komitmen pemerintah untuk berpihak pada rakyat kecil harus ditunjukkan dengan memaksimalkan penggunaan anggaran negara untuk kemanfaatan rakyat kecil, ketimbang untuk memakmurkan segelintir kalangan. "Kegagalan pemerintah untuk memenuhi komitmen tersebut akan menjadi bukti bahwa pemerintah sama sekali tidak bisa mempertanggungjawab kan komitmen keberpihakan pada rakyat kecil."
( imam m djuki/cn05 )


Sumber : Suara Merdeka
Edisi : 8 Januari 2008