JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen melihat ada pihak yang mengupayakan impunitas bagi kasus-kasus yang diduga melibatkan mantan Presiden Soeharto.

Hal itu bisa terjadi karena penegak hokum membiarkan berlarutnya ketidakjelasan hukum atas dirinya.

"Seharusnya tidak lama setelah reformasi kasus-kasus yang diduga melibatkan Pak Harto segera diadili," kata Patra saat dihubungi lewat telepon, Senin (07/01/2008).


"Ke depannya akan banyak kejahatan yang dihentikan proses hukumnya karena alasan jasa, sakit, dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, jelas dia, adanya beberapa pihak yang menginginkan dihentikannya semua proses hukum termasuk kasus perdata yang saat ini berjalan juga akan menjadi preseden buruk dalam perjalanan hukum di negara ini.

"Kalau kasus pidananya sudah tidak bisa diteruskan karena sudah dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Masak iya sih kasus perdata yang sekarang ini sedang berjalan harus dihentikan." ungkapnya.

Oleh karena itu, Patra meminta kejaksaan yang saat ini sedang berupaya mengembalikan miliaran uang negara yang diduga dikorupsi oleh Pak Harto lewat beberapa yayasannya tetap berjalan.(Rahmat Sahid/Sindo/jri)


Sumber : Okezone
Edisi : 8 Januari 2008